Ini Amalan yang Setara Haji

REPUBLIKA.CO.ID,Keutamaan ibadah haji memang tidak main-main. Tidak heran jika seluruh Muslim selalu berkeinginan untuk dapat menunaikannya. Namun demikian apabila panggilan berhaji belum tiba, nyatanya Allah telah sediakan amalan yang dapat dilakukan dan setara dengan nilai haji. 

Dalam buku Amalan Ibadah Bulan Dzulhijjah karya Hanif Luthfi dijelaskan, keutamaan ibadah haji sangat luar biasa. Saking spesialnya, terdapat hadis Nabi yang menjabarkan ganjaran bagi orang yang menunaikannya. 

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Al-ghazi fii sabilillahi wal-hajju wal-mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa-ajabuhu wa sa-aluhu fa a'thohum,". Yang artinya: "Orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta (berdoa) kepada Allah, pasti akan Allah beri,". Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 

Dengan landasan dalil tersebut, kuat kiranya alasan orang Muslim berbondong-bondong hendak pergi beribadah haji ke Tanah Suci. Bagi yang belum bisa berangkat menunaikannya, maka hendaklah kerjakan amalan ibadah yang bernilai baik dan mulia seperti berbakti kepada kedua orang tua. 

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Nabi ketika datang seseorang kepadanya, beliau bersabda: "Fa ablillahi fi birriha, fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun, wa mu'tamidun, wa muhajidun, fa idza radhiyat anka ummuka fattaqillaha wa birraha,". Yang artinya: "Bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah, dan berjihad,". Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani. 

Jamaah Haji Jalani Karantina Jelang Tarwiyah

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Jamaah haji yang telah tiba di kota suci Mekkah, Arab Saudi menjalani masa karantina jelang memasuki hari Tarwiyah. Tarwiyah ialah hari dimana jamaah haji dari Mekkah mengarah ke Mina.

Dilansir dari Asharq Al-Awsat pada Ahad (26/7), jamaah haji sudah tiba di Mekkah dari Madinah, Riyadh, Abha, Tabuk dan Jazan. Jamaah haji tahun ini dibatasi hanya sekitar seribu orang saja akibat pandemi covid-19. Mereka yang berhaji pun hanya pemukim di Saudi baik itu warga lokal atau ekspatriat.

Otoritas Saudi mewajibkan jamaah haji mengenakan gelang elektronik. Tujuannya memastikan jamaah haji benar-benar menjalani karantina karena gelang itu ditanamkan chip pelacak.

Otoritas Saudi memastikan jamaah haji memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19. Para tenaga medis, keamanan dan pelayanan juga dibekali pemahaman protokol kesehatan. Sehingga diharapkan haji tahun ini tak menjadi kluster penularan covid-19.

Deputi Menteri Haji dan Umrah, Abdul Fattah Mashat menyatakan telah menyempurnakan koordinasi dengan Kemenkes dan Kemendagri Saudi dalam penerapan protokol kesehatan dan keamanan. Masing-masing lembaga diharapkan bekerja optimal pada tiap posnya.

Tahun ini, walau diadakan terbatas, para jamaah haji disebut berasal dari 160 negara. Mereka dipilih dari permintaan haji yang didaftarkan ke pemerintah Saudi secara daring. Hanya mereka yang memenuhi syarat administrasi dan kesehatan bisa mendapat izin menunaikan haji.

Hingga Sabtu (25/7), jumlah kasus covid-19 di Saudi mencapai 264.973 usai penambahan 2.201 kasus baru dalam sehari. Adapun jumlah yang berhasil sembuh sebanyak 217.782 orang. Sedangkan korban covid-19 yang tewas di angka 2,703 orang. 

Pertama dalam Sejarah, Jamaah Haji Hanya Melewati Satu Miqat

REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH -- Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jamaah yang melakukan haji tahun ini harus melewati hanya satu Miqat. Miqat adalah istilah yang mengacu pada batas dari mana jamaah harus menghiasi pakaian Ihram, dua lembar kain putih tanpa jahitan, untuk melakukan haji tahunan atau umrah.

Empat batas dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk para peziarah yang datang dari berbagai daerah di dunia untuk melakukan ritual haji dan umroh, sedangkan yang kelima dipilih oleh khalifah Islam kedua, Omur bin Al-Khattab.

Lima batas, atau Mawaqeet, mewakili ritual pertama haji. Terletak di timur laut Makkah, Miqat Qarn Al-Manazel, yang dianggap oleh para sejarawan sebagai Miqat orang-orang Najd, juga biasanya merupakan Miqat bagi para peziarah yang bepergian dari negara-negara Teluk dan Asia Timur saat ini. Istilah ini mengacu pada gunung kecil yang membentang ke utara dan selatan dengan air mengalir di kedua sisi, alasan mengapa itu juga dikenal sebagai Al-Sail Al-Kabir (banjir besar).

Seperti dilansir Arab News, Ahad (26/7), jumlah peziarah yang melakukan ziarah tahunan tahun ini jauh lebih sedikit mengingat keadaan luar biasa yang disebabkan oleh pandemi penyakit coronavirus. Para jamaah diharapkan untuk menuju ke Miqat Qarn Al-Manazel karena itu adalah Miqat terdekat ke Makkah.

Masjid Al-Sail Al-Kabir di dalam Miqat Qarn Al-Manazel dianggap sebagai salah satu yang terbesar di Kerajaan, dilengkapi dengan layanan modern untuk jamaah haji.

Adnan Al-Sharif, profesor sejarah dan peradaban di Universitas Umm Al-Qura di Makkah, mengatakan tentang Miqat: "Tempat itu terkait dengan kehidupan Nabi, ketika Nabi melewatinya selama Pengepungan Taif. Menurut beberapa novel sejarah, Nabi melewati 'Qarn' yang berarti Qarn Al-Manazel."

Al-Sharif mengatakan negara Saudi telah merawat Miqat Qarn Al-Manazel dengan baik, dan menyediakannya dengan fasilitas bagi para peziarah yang berkunjung untuk melakukan umroh dan haji.

Sepanjang sejarah, makna yang berbeda ada di balik penamaan Qarn Al-Manazel, menurut jurnalis dan sejarawan Hamad Al-Salimi. Dikatakan bahwa Al-Asmai, seorang filolog dan satu dari tiga ahli tata bahasa Arab dari sekolah Basra di Irak, menggambarkan Miqat sebagai gunung di Arafat.

Sementara itu, para sejarawan percaya bahwa itu juga melayani orang yang datang dari arah lain sepanjang sejarah. Al-Ghuri, sultan ke-45 dari dinasti Mamluk, mengatakan itu adalah Miqat rakyat Yaman dan Taif, sedangkan Qadi Ayyad, seorang sarjana hukum Maliki terkenal di Zaman Keemasan Islam (800-1258) mengatakan itu adalah Qarn Al -Thaalib yang berfungsi sebagai Miqat rakyat Najd. 

sumber

Makkah Siap Jalankan Ibadah Haji 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Kota Makkah mengumumkan kesiapan rencana operasionalnya untuk pelaksanaan haji tahun 2020. Rencana ini sejalan dengan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi jamaah dari kontolpak Covid-19.

Pemerintah kota telah merekrut lebih dari 18.490 pekerja untuk mengimplementasikan rencananya untuk musim haji tahun ini. Makkah berjanji untuk memberikan layanan terbaik bagi para peziarah.

Dilansir Arab News, ada 28 pusat layanan baru dan lengkap yang tersebar di seluruh situs suci di samping sub-kotamadya. Lebih dari 13.500 pekerja kebersihan dengan peralatan terbaru akan bertugas selama 24 jam di seluruh kota dan tempat-tempat suci, terutama di tempat-tempat ramai dan pada hari-hari puncak. Sebanyak 87.900 kontainer sampah ditempatkan di bawah tanah di daerah Mina.

Akan ada sejumlah tim dan komite untuk memantau pasar, toko makanan, dan restoran sepanjang waktu. Pemantauan kesehatan masyarakat ini akan menargetkan pedagang grosir, restoran, kafetaria, salon pangkas rambut, binatu, toko roti, dan layanan lainnya.

Tim-tim ini akan menguji makanan secara berkelanjutan dan menghancurkan bahan-bahan yang rusak. Mereka juga bertugas mengelola harga, mengawasi sanitasi air, serta memantau rumah jagal untuk antisipasi kapasitas operasional tertinggi sepanjang tahun. Mereka juga akan melakukan kunjungan lapangan untuk mendeteksi kasus epidemi antara hewan dan memastikan keamanan daging yang diberikan kepada manusia.

Kota Makkah disebut akan meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan jaringan listrik, jalan, terowongan, jembatan, toilet, dan jaringan drainase. Pemerintah mengalokasikan unit darurat dan tim pendukung untuk menangani situasi seperti kebakaran dan hujan lebat.

Wali Kota Makkah, Mohammed Abdullah Al-Quwaihis, mengatakan rencana itu didasarkan pada keputusan Arab Saudi membatasi haji tahun ini. Jamaah yang diizinkan melaksanakan haji tahun ini adalah orang-orang yang sudah tinggal di Kerajaan.

Dia mengatakan pemerintah kota telah mengerahkan sumber daya energi, manusia, dan materialnya untuk mencapai musim haji yang sukses dan aman. Pencapaian ini dilakukan dengan dukungan dari tim di sektor dan kota lain, serta dari keamanan publik dan kelompok pengintai.

Al-Quwaihis menambahkan, pemerintah kota melakukan yang terbaik untuk memastikan penyediaan semua layanan bagi jamaah haji. Dengan demikian jamaah dapat melakukan ritual haji dengan mudah, nyaman, dan aman di bawah tindak lanjut dan bimbingan Gubernur Makkah Pangeran Khaled Al-Faisal, wakilnya Pangeran Badr bin Sultan bin Abdul Aziz, dan Menteri Urusan Kota dan Pedesaan Majid Al-Hogail.

Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil telah memulai kampanye kesadaran untuk mengedukasi para peziarah dan pekerja tentang cara-cara untuk tetap aman jika terjadi keadaan darurat. Pesan kampanye ini dikirim ke peziarah melalui SMS serta papan panduan, layar, maupun televisi di situs suci dan di dalam akomodasi peziarah.

sumber

Rombongan Haji Pertama Tiba di Makkah

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Rombongan gelombang pertama jamaah haji tahun ini telah tiba. Ibadah haji 2020 dilakukan terbatas di tengah pandemi Covid-19. 

Baca Juga

• Kisah Ekspatriat Georgia Bahagia Terpilih Berhaji Tahun Ini
• Otoritas Arab Saudi Siapkan Skema Pengamanan Haji
• Kisah Dibalik Kiswah, Kain Penutup Ka

Jamaah yang datang dari Qassim, Arab Saudi itu tiba di Bandara Internasional Jeddah yang baru. Seperti dinukil laman kantor berita pemerintah Arab Saudi, SPA, Sabtu (25/7), jamaah haji tersebut merupakan warga terpilih.

Otoritas setempat lantas dipandu dipandu ke jalur khusus di bandara untuk menyelesaikan prosedur guna memastikan keselamatan mereka. Jamaah juga diwajibkan menerapkan semua persyaratan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan departemen kesehatan setempat. Hal tersebut sesuai dengan rencana luar biasa implementasi ibadah Haji 1441 Hijriyah.

Setelah menyelesaikan prosedur perjalanan, jamaah baru diizinkan pergi menuju tempat tinggal mereka di Makkah. Pemerintah Arab Saudi memang memberlakukan ketentuan khusus terkait pelaksanaan ibadah haji mengingat dilakukan di tengah wabah virus Covid-19.

Menteri Haji Arab Saudi Muhammad Saleh Benten mengatakan mekanisme pemilihan jamaah haji dilakukan tanpa intervensi manusia. "Allah telah menunjuk jamaah haji dari jutaan orang. Hal itu dipastikan di depan mata kami. Pemilihan jamaah haji bukan kehendak sejumlah orang. Pemilihan dilakukan dengan undian elektronik," katanya.

Kerajaan Arab Saudi telah memutuskan membatasi jumlah jamaah haji. Penduduk dari 160 negara yang berbeda atau ekspatriat di Arab Saudi ditetapkan memenuhi 70 persen kuota dari jumlah total jamaah.

Mereka yang diperkenankan melaksanakan haji adalah warga, termasuk warga asing, yang telah tinggal di negara tersebut. Sebagai bagian dari tindakan pencegahan, jalur khusus mengelilingi Ka'bah dan ritual sa'i telah ditentukan.

Semua jamaah, petugas di situs-situs suci dan otoritas yang mengatur haji harus mengenakan masker setiap saat. Pos pemeriksaan suhu tubuh harus disiapkan di semua pintu masuk, termasuk pintu tempat menginap, area tunggu bus, dan Masjidil Haram.

Jamaah dilarang memasuki situs suci Mina, Muzdalifah dan Arafah tanpa izin haji, terhitung mulai 19 Juli hingga 2 Agustus. Kelompok jamaah dilarang berkerumun, termasuk di dalam tenda penginapan.

Jamaah diizinkan menunaikan sholat berjamah. Namun, mereka tetap diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak fisik antara 1,5 hingga dua meter.

Batu yang diberikan kepada jamaah untuk lempar jumrah akan terlebih dulu disterilisasi dan dikemas. Prosesi dilakukan secara bergiliran dan hanya 50 orang diizinkan dalam satu gelombang. Jamaah dilarang menyentuh Ka'bah dan mencium Hajar Aswad.

Jamaah yang dicurigai terinfeksi Covid-19 akan tetap diizinkan melanjutkan prosesi haji. Namun, jamaah itu akan tinggal di akomodasi terpisah dari jamaah haji lainnya.

sumber 

Kemenag Minta Biaya Kesehatan Haji Distandarkan

Bekasi (PHU) --- Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) meminta Kementerian Kesehatan menstandarkan biaya kesehatan haji yang dibebankan kepada jemaah. Salah satunya, biaya untuk memperoleh surat keterangan mampu atau istitha'ah. 

“Sejauh ini belum ada standar biaya kesehatan haji dari Sabang sampai Merauke," kata Direktur Jenderal PHU Kemenag Nizar saat menjadi narasumber Konsinyering Dokumen Pasca Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji, di Bekasi, Jumat (03/07).

Nizar menyebut, belum adanya standar biaya kesehatan haji menyebabkan dilema bagi jemaah. "Karena di beberapa daerah berbeda, termasuk jenis pemeriksaannya. Ada yang cukup sample darah ada juga yang sampai CT Scan. Itu yang membuat biaya berbeda-beda dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah," jelasnya. 

Keluhan semacam ini, kata Nizar Adalah suatu yang menghambat proses dokumen terutama paspor. Karena biaya terlalu mahal sehingga membebani jemaah. Melihat hal tersebut, pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak Kemenkes untuk menstandarkan biaya kesehatan haji.

Nizar juga mengungkapkan, dalam situasi dan kondisi pandemi Covid19 masih banyak jemaah haji yang belum menyelesaikan pembuatan paspor sehingga berpengaruh kepada jemaah haji untuk mendapatkan keterangan istitha’ah. 

“Bagi yang sudah menyelesaikan paspor sesuai ketentuan pasti mereka sudah juga menyelesaikan kesehatannya dan sudah mendapatkan keterangan istithaah. Namun untuk ke depannya ada keterangan kesehatan lagi atau tidak?," tanya Nizar. 

Hal ini menurut Nizar juga berlaku pada tes swab Covid-19 yang perlu dilakukan jemaah. "Realitanya biaya test swab di setiap daerah juga berbeda-beda padahal bahannya sama. Ini juga perlu dibahas,” ujarnya.

Ia berharap Kemenkes dapat mengalokasikan dana tes swab bagi jemaah haji untuk digratiskan. “Itu jauh lebih bagus menurut saya,” pintanya.

Pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Kemenkes termasuk beban biaya tambahan kalau ada vaksin covid19, ini karena swabnya jemaah haji lebih mahal. "Bagi yang belum menyelesaikan paspor juga harus menyelesaikan keterangan istitha’ahnya ditambah keterangan bebas covid19, maka ini perlu ada kajian lebih lanjut," ungkap Nizar.

“Kita masih terus berkomunikasi dengan Kemenkes terkait beban biaya tambahan kalau ada vaksin covid19, ini karena swabnya jemaah haji lebih mahal,” imbuhnya. 

Sementara, terkait paspor jemaah, Nizar meminta dokumen tersebut discan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke Kankemenag Kabupaten/Kota. "Sehingga nanti kalau ada keterlambatan pengembalian, Kemenag sudah punya salinannya. Jadi datanya aman, dan data dari Kemenkumham bisa terkoneksi termasuk juga dengan Dukcapil, maka perlu ada koordinasi juga dengan Kemendagri untuk mencocokkan NIK,” tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, Dirjen Imigrasi yang diwakili Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan Dadan Gunawan, peserta dari Ditjen Imigrasi, peserta dari Kanwil Kemenag Jabar, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag, Kankemenag Kabupaten dan Kota Bekasi serta Ditjen PHU.

Penulis

husni anggoro

Editor

husni anggoro

DPR Setujui Realokasi Anggaran Haji Untuk Program Krusial Kemenag

Jakarta (PHU) --- Komisi VIII DPR setujui usulan Kemenag terkait realokasi anggaran penyelenggaraan haji yang bersumber dari APBN. Anggaran dari APBN ini akan digunakan untuk penanganan Covid-19 di asrama haji, pesantren, termasuk membantu sertifikasi halal bagi UMK. Persetujuan tersebut menjadi salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. 

"Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan realokasi Anggaran Non Operasional lainnya pada program Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan sebagai implikasi dari pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441H/2020M, sebesar Rp. 146.682.428.233,-," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Selasa (07/07). 

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar menuturkan, anggaran penyelenggaraan haji yang terdapat di APBN sudah tidak relevan lagi sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. 

“Sehingga Kemenag meminta persetujuan Komisi VIII DPR untuk merealokasikan anggaran tersebut untuk program-program kruisal Kemenag,” tutur Nizar yang ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

Nizar menyampaikan, salah satu program krusial terkait adalah memberikan dukungan operasional bagi asrama haji terdampak Covid-19. “Misalnya untuk mendukung pembiayaan asrama haji yang digunakan untuk isolasi ODP dan PDP Covid-19. Seperti kita ketahui, asrama haji selama ini biaya operasionalnya diperoleh dari PNBP penerimaan sewa asrama haji yang saat ini, karena covid belum bisa dilakukan lagi," kata Nizar. 

"Maka kita kasih operasionalnya baik asrama haji transit, antara, maupun embarkasi," imbuhnya.

Realokasi anggaran menurut Nizar juga diperuntukkan bagi program diseminasi pembatalan keberangkatan haji sebagai sosialisasi kepada jemaah terkait hak dan kewajiban yang diterimanya. "Ini penting untuk sosialisasi ke jemaah terkait hak dan kewajibannya. Misalnya, bagaimana keberangkatan tahun depan, apa yang perlu dipersiapkan, dan sebagainya. Itu butuh diseminasi terkait pembatalan keberangkatan hajinya," jelas Nizar.

Program krusial lainnya yang juga bersumber dari realokasi anggaran PHU adalah fasilitasi sertifikasi halal bagi Usaka Mikro Kecil (UMK). “Ini besarnya sekitar 16 miliar. Ini untuk membantu UMK memperoleh sertifikasi halal dengan biaya nol rupiah,” jelas Nizar.

Penulis

Husni Anggoro

Editor

Husni Anggoro